Pengertian Partisipasi Politik menurut Ahli,
Pengertian Partisipasi Politik menurut pendapat Robert P. Clark, Partisipasi Politik dapat diartikan berbeda-beda tergantung pada kultur politik (budaya politik) yang melandasi kegiatan partisipasi tersebut. Clark mengangkat pengertian partisipasi politik menurut rumusan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.
Dari sumber yang sama Miriam Budiarjo melengkapi pengertian Huntington sebagai berikut :
Partisipasi dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorgahznisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif.
Menurut Closky, Pengertian Partisipasi Politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mereka yang mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.
Dari pengertian partisipasi politik yang diungkapkan para pakar di atas, memberi informasi bahwa partisipasi politik lebih dialamatkan kepada aktivitas masyarakat (warga negara) di dalam turut memikirkan kehidupan negara. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu :
(1) Pemilihan penguasa, dan
(2) Melaksanakan segala kebijaksanaan penguasa (pemerintahan).
Partisipasi politik merupakan cerminan dari sikap politik (political behavior) warga negara yang berwujud dalam perilaku baik secara psikis maupun secara fisik. Perilaku politik yang berkristal dalam wujud partisipasi politik yang berlangsung secara konvensional sebagai suatu keharusan yang berada dalam setiap sistem. Partisipasi yang berlangsung bersifat legal dan berada dalam ikatan normatif. Partisipasi politik yang dikehendaki adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran sebagai partisipasi murni tanpa adanya paksaan.
Pada negara-negara totaliter, partisipasi politik telah dipola menurut kebijaksanaan elit berkuasa (elit pemerintahan, elit partai). Partisipasi semacam ini yaitu partisipasi yang dimobilisasikan untuk tujuan ideologi.
Terwujudnya partisipasi murni menunjukkan bahwa jalinan komunikasi antara elit infrastruktur (elit berkuasa) dengan jalinan harmonism. Untuk mewujudkan partisipasi murni, maka masyarakat harus lengkap dan cukup menerima pesan-pesan komunikasi (termasuk transformasi nilai-nilai) dan informasi tentang langkah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Robert Clark memberik pilihan terhadap partisipasi politik menurut kualitas yang dimiliki warga negara, termasuk kesertaan media massa di dalam membangun motivasi masyarakat terhadap partisipasi tersebut. Menurut Clark tingkat partisipasi negara-negara Afrika Selatan, beberapa negara di Amerika Latin dan sebagian kecil di Asia.
Oleh sebab itu dalam kenyataan empiris bentuk partisipasi politik sangat bergantung kepada latar belakang sejarah, kemajuan negara, tingkat pendidikan masyarakat dan kualitas kesadaran bernegara. Sekian pembahasan mengenai pengertian partisipasi politik, semoga tulisan saya mengenai pengertian partisipasi politik dapat bermanfaat.